Cegah Peredaran Narkoba, Lapas Harus Bebas Alat Telekomunikasi

08-05-2018 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap (F-PAN)/Foto:Hendra/Iw

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menyarankan agar lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) dibebaskan dari alat telekomunikasi, untuk mencegah peredaran narkoba di sel tahanan. Hal ini seiring maraknya permasalahan lapas atau rutan menjadi tempat peredaran narkoba.

 

“Petugas lapas atau sipir tidak ada yang membawa HP (handphone, RED), terlebih warga binaan yang memang seharusnya tidak diperkenankan membawa HP di areal lapas,” ungkapnya usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Senin (7/5/2018).

 

Jika alat komunikasi dilarang digunakan saat berada di lapas, ia meyakini peredaran narkoba dapat dikurangi. Meski demikian, tidak saja faktor alat komunikasi yang menyebabkan peredaran narkoba sulit dibendung.

 

Selain itu, karena Kalbar adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka penyelesaian sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum dapat dilakukan, seperti juga layaknya penyelesaian over kapasitas lapas.

 

“Untuk over kapasitas di lapas, itu permasalahan klasik ya. Komisi III akan mendorong dan meminta dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, karena ini menyangkut komitmen,” ungkap politisi PAN itu.

 

Dalam beberapa kasus di negara lain, misalnya di Filipina, dengan status darurat narkoba, maka pengelolaan lapas dikelola secara ketat. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...
DPR Respons Permohonan Uji Materiil UU tentang Pendidikan Tinggi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan putusan Mahkamah...
Legislator Berharap Hakim MK Mampu Menjaga Konstitusi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi...
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Mahkamah...